JBR : KUA PPAS Belum Akomodir Berbagai Hal
Jayapura – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengatakan, meskipun pihaknya telah menerima KUA PPAS yang diserahkan oleh Pemprov Papua pada 7 November 2020, namun belum mengakomodir berbagai hal.
Sementara terkait dengan sidang APBD, lanjut Jhony Banua, DPR Papua memang telah menerima KUA PPAS dan telah melakukan pembahasan internal dan komisi-komisi di DPRP telah membahasnya bersama mitra masing masing.
“Dari hasil yang dilakukan oleh komisi komisi dan mitra masing masing, kami juga menggelar rapat panitia angaran pada pekan lalu atau Rabu. Dan kami DPRP putuskan untuk materi KUA PPAS dikembalikan kepada pihak eksekutif untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Banua Rouw kepada sejumlah wartawan di Jayapura pada Sabtu (5/12).
Menurutnya, hal itu dilakukan agar dapat disesuikan dengan peraturan Mendagri nomor 95 tentang tata cara penyusunannya. Karena pihaknya masih mendapati sejumlah hal yang menjadi landasan DPRP.
Dijelaskannya, pertama tahun anggaran 2021 terjadi perubahan sistem penyusunan SPD dan ini ada penyesuaian. Dalam penyusunan itu ada didapati lima program prioritas. Dalam penyusunan programnya belum dimasuki tetapi sudah muncul target dan tujuan.
“Dari sisi penganggaran pun kita masih melihat ada beberapa yang glondongan. Misalnya di Dinas PU. Belum menyebutkan dengan detail kegiatan di kabupaten mana dan apa yang akan dilakukan. Hanya menyebut jalan jembatan di Papua. Papua inikan luas sekali, jadi kita minta untuk lebih detail,”jelasnya.
Sebab kata Politisi Partai NasDem itu, DPRP dalam melakukan pembahasan harus tahu dengan tepat di mana posisinya. Ia juga minta ada pemerataan dalam pembagian 80 persen dana Otsus kepada kabupaten/kota.
“Kita ingin dalam pembahasan ini ada pemerataan kepada semua kabupaten/kota, tentu juga dalam nilai pembagiannya harus menggunakan indikator-indokator yang tepat supaya dalam nilai pembagian kabupaten/kota bisa mendapatkan bagian dengan baik untuk membangun rakyatnya,” ujar Jhony Banua.
Selain itu, Jhony Banua mengatakan masih banyak hal lain di antaranya ada penyertaan modal yang cukup besar yang pihaknya juga perlu tahu penyertaan modalnya untuk apa karena nilainya cukup besar.
Kemudian yang berikut kata Jhony, terkait dengan PON. Dimana semua ingin mensukseskan PON, namun dalam penyusunannya dinas dinas yang menjadi prioritas atau penyangga suksesnya PON tidak mendapatkan pagu anggaran yang cukup memadai.
“Contohnya di sektor pertanian, perikanan, peternakan, yang ada dalam satu rumpun ekonomi. Padahal kita berharap dengan PON ini masyarakat dapat menikmati kehadiran PON di tanah Papua dan kita berharap nanti dengan PON ini masyarakat kita bisa mendapatkan keuntungan. Dampak langsung dari PON,” paparnya.
“Yaitu dengan mereka bertani, mereka beternak dan mereka akan menjualkan hasilnya pada waktu PON nanti. Inilah yang kita harapkan dan jadi dorongan kita supaya kita menyiapkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan ambil bagian dalam pelaksanaan PON nanti,” timpalnya.
Namun yang paling mendasar juga ada beberapa OPD yang belum mendapatkan pagu anggaran. Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan OAP.
Menurutnya, itu adalah dinas yang sangat penting. Uang Otsus ada di situ, tapi miris hari ini tidak ada nilainya.
“Nggak ada plafon uangnya. Jadi untuk apa kita bentuk itu,” cetusnya.
Jhony Banua pun mengungkapkan, masih ada beberapa alasan lain, tapi itulah alasan kami untuk bisa mengembalikan ini kepada eksekutif supaya eksekutif bisa melakukan penyusunan kembali dengan melihat prioritas kita.
“Jadi kita berikan waktu satu minggu untuk melakukan perbaikan kembali. Karena prioritas kita yang pertama adalah OAP. Kalau OPD-nya ada, terus uangnya tidak ada, untuk apa?,” tandas JBR.
Yang kedua tambahnya, PON di depan kita yang harus kita selesaikan. Dan ini adalah semangat Pak Gubernur untuk mensukseskan PON di Bumi Cenderawasih ini.
“Dengan menghadirkan PON di Papua, kita juga berharap, PON ini bukan cuman datang numpang lewat tetapi juga bermanfaat bagi rakyat kita,” pungkasnya.
