Jayapura, – Ketua Komisi III DPR Papua yang membidangi Aset dan Anggaran, Benyamin Arisoy, SE, MSi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua hingga saat ini masih tergantung pada dana transferan dari pusat.
Hal itu dibuktikan dengan hampir 90 persen dana yang dikelola dalam APBD merupakan dana transferan dari pemerintah pusat.
Ini terungkap ketika Panja Aset dan Pendapatan Daerah Komisi III DPR Papua, belum lama ini mengunjungi sejumlah aset-aset milik Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta dan juga di Kota Manokwari, Papua Barat.
“PAD Papua kurang lebih sekitar Rp 1 triliun. Sedangkan Rp 13 triliunnya bersumber dari pemerintah pusat,” kata Benyamin Arisoy saat ditemui Pasific Pos di ruang kerjanya, Senin (30/11).
Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan Pemprov Papua menggali seluruh potensi-potensi PAD yang ada. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset-aset Pemprov Papua yang ada di Jakarta yakni mes Cenderawasih yang di Tanah Abang maupun yang ada di Tanah Tinggi serta Taman Mini Indonesia Indah.
“Di Tanah Abang kita bertemu dengan masyarakat disana, lalu kita bicara, kita diskusi. Masyarakat menyampaikan bahwa mereka sebenarnya berharap bicara dari hati ke hati. Bagaimana solusi untuk penyelesaian ini sehingga mereka juga mendapat perhatian tetapi juga ini bisa dimanfaatkan untuk pemerintah. Dan kami pun berharap ini harus dilakukan secara serius. Bukan kita lakukan terus terhenti. Tidak bisa begitu,” ujar Benyamin.
Apalagi lanjunya, pemerintah provinsi sebagai pemilik aset punya kekuasaan dan kewenangan untuk mengambil satu tindakan. Namun, jika pemerintah provinsi tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini, itu namanya bukan pemerintah.
“Jadi harus ambil langkah konkrit dan dicarikan solusi. Apakah mereka-mereka yang tinggal di mes Tanah Abang ini harus diganti rugi atau dicarikan tempat. Sehingga mereka bisa keluar dari mes. Hal-hal seperti ini kan harus dibahas dan dibicarakan terus menerus. Jangan kita mengalami kendala lalu kita berhenti. Pemerintah harus bekerja tidak boleh diam,” tandasnya.
Menurutnya, meskipun dalam bekerja tantangan itu selalu ada. Namun bagaimana tantangan itu harus bisa kita selesaikan.
“Jadi hari ini harus didorong, karena kita akan terus melakukan tugas ini. Kalau kita bisa menyelesaikan hal-hal ini dalam kepentingan jangka panjang, maka pemerintah daerah akan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya pun berharap Pemprov Papua membentuk tim dan menyediakan anggaran untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Agar persoalan ini bisa terselesaikan.
“Hari ini kita mengeluarkan satu dua rupiah untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi manfaat dalam jangka panjang akan lebih baik,” tekannya.
Legislator Papua ini menambahkan, selain mes Tanah Abang pihaknya juga beberapa waktu lalu mengunjungi anjungan milik pemprov di Taman Mini Indonesia.
“Aset itu dibangun di atas tanah milik pemerintah pusat, sehingga kita hanya mengelolah stan-nya saja. Dan kita lihat stan-stan itu juga sudah banyak yang rusak sehingga perlu diperbaiki,” tuturnya.
“Jadi intinya bagaimana aset-aset milik Pemprov Papua ini bisa dikelolah dengan baik. Apakah diperbaiki dan dibangun lagi dengan baik lalu orang-orang yang ada disitu mungkin direlokasi karena di Tanah Abang itu kan daerah yang sangat strategis di ibu kota negara. Sehingga kita berharap kalau ini bisa dikelola dengan baik akan bermanfaat dalam jangka panjang bagi daerah dari aspek pembiayaan bahkan bisa meningkatkan PAD yang luar biasa,” pungkasnya.
