JAYAPURA – Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanis Walilo meminta agar para peserta musrenbang otsus yang ke empat ini dapat mempertajam lagi ide -ide dari program pembangunan bagi masyarakat asli Papua.
Hal ini disampaikan, disela-sela kegiatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus Papua di Lima Wilayah Adat, Selasa 25 November 2020.
Lanjut Yohanis, pada kegiatan musrenbang ini juga merupakan suatu terobosan dan memberi pengukuran dalam rangka pencapaian pemenuhan hak-hak dasar masyarakat asli Papua.
Kata Yohanis yang mana, berdasarkan data secara kumulatif jumlah dana otsus yang telah diterima oleh Provinsi Papua selama periode 2002-2020 telah mencapai Rp 91.751.752.435.950, yang mana terdiri dari Rp 70.769.100.266.950, yang bersumber dari dua persen DAU nasional dan sebesar Rp 21.982.652.169.000, yang merupakan dana tambahan otsus bagian infrastruktur.
Yang mana berdasarkan kepada APBD setempat maka kurang lebih 57 persen APBD Provinsi Papua dikontribusi oleh penerimaan dana otsus dan sangat berpotensi ketika terjadi penangguhan atau pula nominal transfer tidak dilakukan.
“Maka sama dengan penurunan APBD Provinsi Papua setara 57 persen dapat dapat membuat kondisi penerimaan daerah mengalami keadaan tiba-tiba drop,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perkiraan ini juga menjadi hal yang perlu diatur kembali dalam babak baru konfigurasi otonomi khusus Papua.
“Untuk itu dengan adanya musrenbang otsus ini diharapkan dapat ide -ide dari para peserta dapat mempertajam program kegiatan yang bahkan telah dilaksanakan sehingga penyusunan APBD induk akan lebih matang,” tutupnya.
