Jayapura, – Terkait dengan adanya rencana pemekaran di wilayah Papua, yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah pusat, ditanggapi Anggota Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian dan Ketenagakerjaan, Petrus Pigai.
Menurut Petrus Pigai, pemekaran itu oke-oke saja, itu kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi harus dipikirkan dampaknya. Selain itu harus menyiapkan lapangan pekerjaan, terlebih khusus bagi tenaga kerja yang sudah mempunyai keahlian dan keterampilan, sehingga pengangguran tidak meningkat.
“Saya tidak menolak adanya pemekaran, tapi harus dipikirkan dampaknya nanti. Dan musti siapkan juga lapangan pekerjaan bagi tenaga-tenaga kerja yang punya keterampilan serta keahlian. Kalau hal kecil itu tidak dipikirkan, maka pengangguran akan bertambah,” kata Petrus Pigai kepada Pasific Pos lewat via telepon, Minggu (8/11).
Dikatakan, pemekaran yang diusulkan oleh pemerintah pusat saat ini sudah masuk dan lagi di bahas di DPR. Hanya saja persoalannya, masyarakat yang ada di bawah ini harus dilihat juga kondisinya sebab mereka yang alami secara langsung.
“Bagi saya tidak masalah, hanya saja harus melihat kondisi masyarakat yang ada di bawa. Apakah mereka menerima pemekaran itu atau tidak. Persoalannya masyarakat yang dibawah, ini mereka yang alami. Sehingga jika terjadi pemekaran, maka kehadiran kabupaten itu untuk siapa?,”tanyaknya.
Untuk itu, lanjut Petrus Pigai, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua harus mengutamakan bagaimana membuka atau mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya jurusan yang bisa dipersiapkan masing-masing bidang.
“Jadi adik-adik kita bisa belajar disana terutama yang mereka sudah selesai dari Uncen maupun di perguruan tinggi lainnya. Mereka harus belajar keterampilan di BLK, sehingga mereka juga bisa merubah kehidupannya sendiri termasuk mendukung program yang dimaksud dengan pemekaran-pemekaran yang pemerintah pusat sementara rencanakan. Baik pemekaran provinsi maupun kabupaten,” paparnya.
Menurut Partai Amanat Nasional (PAN) ini, alangkah baiknya para pengangguran yang ada saat ini siapkan sekolah-sekolah keterampilan, sehingga mereka bisa mengelolah daerahnya sendiri dan berdiri diatas tanahnya sendiri. Sebab jika terjadi pemekaran yang ada anak daerah hanya jadi penonton diatas tanahnya sendiri dan menguntungkan orang dari luar.
“Jadi itu yang diutamakan dulu, bukan melakukan pemekaran. Kedepan baru bagaimana kita pikirkan tentang pemekaran. Yang terpenting kita selamatkan dulu adik-adik yang belum mendapatkan pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Karena yang bisa kelolah dan bisa tangani pembangunan ya mereka-mereka ini,”ujar Petrus Pigai.
Oleh karena itu kata Pigai, kita tidak perlu lagi mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari luar untuk membangun Papua ini. Yang bisa mengelolah kabupaten maupun provinsi itu, harus putra daerah itu sendiri.
“Saya pikir, kehadiran kabupaten dan provinsi itu untuk mereka. Sehingga harus prioritaskan anak daerah untuk mengelolah tanahnya sendiri. Seperti dibidang pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan, pariwisata. Jadi semua bidang itu kita buka untuk keterampilan dulu. Sehingga mereka selalu ada disitu. Baik sebagai pelaku ekonomi maupun pelaku pembangunan di daerah masing-masing,” jelasnya.
Lanjut dikatakan, kalau pun selama ini ada demo-demo hingga membuat pemerintah jadi pusing, ya itu wajar saja. Karena mereka mau kerja apa.
“Jadi saya pikir pemerintah itu sudah mulai berfikir untuk bagaimana adik-adik ini dibekali dengan keterampilan-keterampilan, sehingga mereka betul-betul menjawab kebutuhan atau apa yang mereka harapkan,”imbuhnya.
Bahkan kata Petrus Pigai, jika di Papua ini persoalan ekonomi yang harus di prioritaskan dan diangkat, bukan pembangunan fisik semata.
“Kebutuhan masyarakat itu yang harus diutamakan lebih dulu sehingga dapat mengelolah ekonomi dengan baik. Jadi ekonominya itu mesti harus lebih baik dulu di semua bidang. Makanya BLK harus difungsikan kembali dan pemerintah harus menjawab pengangguran di tanah Papua ini lewat itu. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mulai harus berfikir untuk bagaimana mengoptimalkan BKL ini kembali.
Sehingga 80 persen orang Papua bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak sesuai dengan keterampilannya,” ujar legislator Papua itu.
“Jadi saya pikir untuk saat ini tidak perlu ada pemekaran. Apalagi dengan situasi seperti ini, justru pendidikan keterampilannya yang penting dan harus diutamakan,”sambungnya.
Petrus Pigai menambahkan, baginya pemekaran oke-oke saja, itu kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi kewenangan juga harus disertai dengan tenaga kerja. Yang mana di kabupaten tersebut semua sudah harus siap, termasuk lapangan kerja sehingga keberadaan pengangguran tidak meningkat.
“Selain itu juga didukung dengan tenaga-tenaga terampil yang sudah siap dipekerjakan,” tutup Petrus Pigai.
