Jayapura, – Terkait kasus Intan Jaya, pihak Pansus Kemanusiaan DPR Papua, meminta tim pencari fakta yang dibentuk oleh negara (Menkopolhukam) dalam mengusut kasus penembakan di Intan Jaya mesti terbuka dan transparan, termasuk dari tim mana pun, harus terbuka.
Untuk itu, salah satu Anggota Panitia Khusus (Pansus) Kemanusianaan DPR Papua, Paskalis Letsoin menegaskan, pada prinsipnya dari tim manapun yang dibentuk untuk kasus Intan Jaya, harus lebih terbuka kalau memang tujuannya demi kemanusiaan dan ingin menyelesaikan masalah.
“Jadi, dengan data-data yang ada, kami harap kasus ini berporses dan tembak menembak harus dihentikan,” kata Paskalis Letsoin kepada sejumlah awak media belum lama ini.
Selain itu lanjut Paskalis, harus ada langkah tepat untuk menangani masalah di Intan Jaya ini, agar tak ada lagi ketakutan juga traumatik dan Intan Jaya tidak menjadi kota mati.
Menurutnya, Pansus Kemanusiaan mau bekerjasama dengan pihak manapun tak masalah, selama itu untuk bersinergi bersama menyelesaikan masalah tersebut.
“Sepanjang kita sama sama menangani persoalan secara baik kenapa tidak bersinergi,” tandas Paskalis Letsoin.
Bahkan kata Paskalis, pihaknya juga berencana akan bertemu dengan Komnas HAM dalam waktu dekat ini.
“Tapi pertemuan itu merupakan permintaan dari Komnas HAM sendiri, karena lembaga itu tidak dilibatkan masuk dalam tim yang dibentuk Menkopolhukam,” bebernya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, jika Komnas HAM tidak ada dalam tim yang dibentuk oleh Menkopolhukam. Sehingga Komnas HAM sendiri ingin bertemu kami (Pansus Kemanusiaan).
“Sebenarnya Komnas HAM ini juga mereka mempertanyakan mengapa mereka tidak dilibatkan dalam tim tersebut yang dibentuk oleh negara.
Karena itu, mereka memilih untuk bersama-sama dengan kami,” ujar Paskalis.
Oleh karena itu kata Paskalis yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, memang harus ada keberanian dari negara atau institusi negara dalam mengungkap kasus itu. Mesti ada proses hukum demi menjaga nama baik negara.
Apalagi kata Paskalis, dalam kasus Intan Jaya, hasil investigasi Pansus DPR Papua menemukan jika pelakunya adalah TNI.
“Mestinya dengan adanya beberapa keterangan saksi, ini sudah bisa diambil langkah-langkah. Sehingga kami pun bisa bersinergi dengan pihak terkait,” pungkasnya.
