Jayapura, – Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua menegaskan, persoalan Papua bukan persoalan pemekaran provinsi, sehingga pemerintah pusat tidak bisa begitu saja mengambil kesimpulan kalau pemekaran adalah jawaban, atau pemekaran adalah solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Sebab kata Wakil Ketua I DPR Papua ini, pemekaran bukan solusinya, pemekaran juga bukan suatu hadiah, justru pemekaran itu akan jadi bencana bagi orang Papua.
“Kenapa saya katakan bencana bagi orang Papua, karena hari ini ada dua provinsi diatas tanah ini, yakni Papua dan Papua Barat. Contoh Papua Barat disana itu orang Papua kalau kita mau jujur, hampir orang Papua sudah tidak kelihatan, begitu juga di kabupaten/kota. Berapa sih jumlah anggota parlemen di DPR-DPR. Salah satu contoh di Kabupaten Jayapura untuk 5 kursi hanya 9 orang Papua, di Merauke dari 35 kursi hanya 4 orang Papua, begitu juga di Keerom,”kata Yunus Wonda kepada Pasific Pos lewat via telepon, Senin (14/9).
Menurutnya, itu bukan ukuran, sehingga harus berdalil untuk bicara soal pemekaran. Yang dua Provinsi saja ini, orang Papua sudah hampir hilang diatas tanah mereka sendiri, lalu kita mau bahas pemekaran lagi?.
“Pemerintah pusat jangan pernah bikin persoalan di Papua lagi. Sudah cukup bikin masalah diatas tanah ini. Jadi Mendagri, Menkopolhukam harus datang ke Papua duduk bersama lalu bicara dengan orang Papua. Harus buka ruang dan duduk bersama tokoh-tokoh Papua,” ucapnya.
Apalagi lanjutnya, saat ini kita tidak bicara masalah Papua merdeka atau NKRI harga mati. Tapi hari ini bagaimana berbicara soal perlindungan orang Papua yang jumlahnya semakin hari semakin habis.
“Apakah itu hadiah untuk orang Papua?. Bukan, jadi stop bicara pemekaran di pusat, sebab jumlah kami orang Papua sudah habis. Buat pemekaran, berarti orang Papua habis di tanah mereka sendiri. Sebaiknya datang duduk bicara kira-kira maunya orang Papua itu apa. Apakah kita rubah otonomi khusus. Itu yang harus kita bicarakan, bukan bicara terus mengambil kesimpulan pemekaran jadi solusi. Pemekaran bukan solusi, justru pemekaran membawa petaka dan bencana bagi orang Papua,” tegas Yunus Wonda.
Untuk itu, legislator Papua ini meminta pemerintah pusat dalam hal ini Menkopolhukam dan Mendagri harus ke Papua duduk dan dengar apa yang sebenarnya orang Papua inginkan.
“Jangan hanya berkoar di pusat, tapi harus datang ke Papua dan bicara langsung dengan orang Papua. Terkait masalah orang Papua, dia harus bicara menyangkut kepentingan negerinya sendiri. Jadi, pemerintah pusat jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa koordinasi dengan orang Papua dulu, seakan-akan pemekaran itu merupakan jawaban satu-satunya dan pemekeran itu adalah hadiah terbaik untuk orang Papua. No, pemekaran itu adalah bencana alam untuk orang Papua.
Dan saya mau sampaikan hari ini kepada seluruh orang Papua, catat dalam agenda kita masing-masing ketika pemekaran ini terjadi, maka orang Papua sudah tidak ada diatas tanahnya lagi,” tandasnya.
Apalagi kata Politikus Partai Demokrat itu, jika hari ini kita bicara bukan masalah pemekaran, kita bicara bukan masalah otonomi khusus dan hari ini kita juga tidak bicara tentang Papua merdeka atau NKRI harga mati, akan tetapi hari ini bagaimana kita bisa melindungi proteksi orang Papua yang jumlah mereka semakin habis.
Sebab kata Yunus Wonda, dari 4 juta penduduk Indonesia yang ada di atas Tanah Papua ini, orang asli Papua hanya 2 juta. Artinya orang Papua dan non Papua sudah fifty-fifty, sama-sama dua juta dua juta.
“Saya tidak alergi dengan pemekaran provisi, sama sekali tidak. Tetapi yang saya lihat selama ini, sebagai seorang politisi saya lihat situasi dan kondisi yang terjadi di Papua hari ini, pemekaran itu akan menjadi malapetaka buat orang Papua. Orang Papua akan habis diatas tanah mereka sendiri, orang Papua akan tersisih diatas tanah mereka sendiri, orang Papua akan ada di belakang-belakang gunung, orang Papua akan berada jauh di pesisir-pesisir. Jadi jangan kita bicara pemekaran dulu karena pemekaran tidak menjamin kesejahteraan orang Papua,” tekannya.
Menurut Yunus Wonda yang juga merupakan Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua, dengan banyaknya pemekaran Provinsi Papua sudah pasti tidak ada jaminan bahwa orang Papua tidak akan dibunuh lagi. Kenyataan di dua provinsi ini, ribuan orang Papua sudah banyak yang jadi korban dan mati.
“Sekarang kita bicara mau lindungi orang Papua atau mau memusnahkan orang Papua?. Kalau mau musnahkan orang Papua silahkan lakukan pemekaran itu. Tapi ingat, kami semua orang politisi yang hari ini ada di gubernur, bupati, walikota dan semuanya, adalah orang-orang yang bersalah kepada anak cicit kita karena kita sudah gagal menyelamatkan negeri ini,” ketusnya.
Oleh karena itu tandas Yunus Wonda, harus bicara serius sesama orang Papua. Bagaimana perlindungan terhadap orang Papua.Itu harus kita bicara. Mendagri dan Menkopolkam datang dan buka ruang dialog untuk orang Papua. Orang Papua itu punya tataran adat, juga punya para-para adat dimana semua orang harus duduk disitu untuk bicara.
“Papua ini punya adat, punya tata cara dan tata kramah. Orang Papua juga memiliki adat istiadat dan itu dilakukan di para-para adat, duduk dengan rakyat. Kalau hanya datang satu dua orang tokoh terus pulang lalu ambil kesimpulan, itu salah karena disana tidak bicara orang Papua semua. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan sebagai Penasehat Partai Demokrat DPR Papua, mau sampaikan bahwa Papua ini bukan persoalan pemekaran atau dana Otsus tapi ada hal-hal yang harus diselesaikan, terutama bagaimana proteksi perlindungan terhadap orang Papua, itu yang harus menjadi fokus kita hari ini. Sebab itu yang penting,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Yunus Wonda mengajak seluruh tokoh politik yang ada di Papua untuk meminta pemerintah pusat secepatnya ke Papua untuk buka ruang dialog sehingga bisa bicara langsung dengan orang Papua.
“Kami lembaga resmi DPR dan MRP saja tidak pernah dikasih ruang untuk bicara dengan Menkopolkam maupun Mendagri. Padahal yang punya persoalan itu kami di Papua, dan yang mengerti tentang persoalan tersebut kami yang ada di Papua. Apalagi terkait dengan situasi, kami pun yang ada di Papua mengerti hal itu,” ujar Yunus Wonda.
Ditambahkannya, selain itu kami juga punya perwakilan di DPR RI, sehingga mereka harus libatkan dan fasilitasi mereka juga agar mereka bisa libatkan kami juga yang di Papua semua.
“Hal itu dilakukan supaya ruang dialog ini bisa terbuka, kemudian di diskusikan, lalu dibicarakan bahwa kedepan seperti apa orang Papua punya mau,” pungkasnya.
