Jayapura, – Meskipun Usman G Wanimbo sebagai Ketua Panitia Musyawarah Cabang (Muscab) Serentak telah mendapat petunjuk dan mengantongi memo dari Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, SIP. MH untuk menggelar Muscab seceara serentak pada awal September 2020, bagi pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 29 kabupaten/kota secara serentak, namun Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolikara non aktif, Benny Kogoya menilai rencana musyawarah cabang (muscab) pemilihan dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) se-Papua pada September mendatang itu tak sesuai dengan anggaran dasar dan badan pembinaan organisasi, keanggotaan dan kaderisasi (AD/BPOKK) partai.
Sebab kata Benny Kogoya, untuk melakukan Muscab secara serentak dengan dasar petunjuk memo ketua DPD PD Papua, Lukas Enembe pada 7 Agustus 2020 itu bertentangan dengan (AD/BPOKK) Partai Demokrat yang baru hasil konggres 2020.
“Jadi untuk melakukan Muscab Partai Demokrat secara serentak, dan secara aturan DPP Partai Demokrat akan menyurati secara resmi kepada DPD Partai Demokrat Papua untuk melakukan Muscab dan Musda sesuai aturan partai,” kata Benny Kogoya dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Senin (24/8), malam.
Untuk itu, salah satu pendiri Partai Demokrat Papua ini mengingatkan agar Usman G Wanimbo tidak terlalu gegabah dan tergesah-gesah untuk menggelar Muscab dan Musdalub, hanya dengan dasar Memo ketua DPD Pertai Demokrat Papua. Sebab Partai Demokrat adalah partai besar di Tanah Papua dan partai kadernisasi yang selalu mengacu pada aturan partai.
Selain itu lanjutnya, ketua DPD Partai Demokrat tidak main tunjuk ketua panitia.
“Kalau boleh ketua panitia Muscab yang di tunjuk kelihatan ada muatan keberpihakan ke salah satu calon ketua DPD PD secara politis, maka dibubarkan dan melakukan pemilihan ketua muscab cecara langsung di tingakat DPD dan DPC,” ujarnya.
Sehingga kata Benny Kogoya, dengan begitu mereka dapat mempersiapkan Musdalub dan Muscab. Jika perlu diambil alih oleh ketua DPP atau ketua DPD apabilah tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Menurut Benny, dalam melakukan musyawarah luar biasa alangkah baiknya mengikuti petunjuk Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dari DPP atau konsultasi ke DPP.
“Untuk melakukan Muscab hampir 29 kabupaten/kota tidak ada ketua yang definitif hanya PLT sampai dua dekade dalam kepemimpinan Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Maka harus diatur baik juga, agar tidak terjadi masalah, seperti di kabupaten Tolikara, Lanny jaya, Keerom, Sarmi, Nabire dan lain dan juga masih Plt,” ungkapnya.
Padahal kata Benny, banyak kader Partai Demokrat yang siap untuk bersain dalam Musdalub mendatang, begitu juga di tingkat DPC. Untuk itu perlu dilaksanakan sesuai aturan organisasi agar kader-kader bisa bersaing secara santun dan bermartabat.
Bahkan tandas Benny Kogoya dalam kepemimpinan Lukas Enembe sebagai
Ketua DPD Partai Demokrat Papua, terlihat Partai Demokrat di Papua bertumbuh dan berkembang menjadi partai penguasa.
“Partai ini banyak mengaderkan pemimpin di Papua baik tingkat daerah sampai nasional. Maupun eksekutif dan legislatif,” ucapnya.
Selain itu, sambungnya, belum pernah terjadi perpecahan dalam tubuh DPD Partai Demokrat. Sehingga jika Partai Demokrat dipaksakan melakukan Muscab dan Musdalub, maka itu kesannya ada masalah.
“Dan ini bisa dimanfaatkan oleh kader oportunis dengan kepentingan untuk memecahbelah kader dan partai yang sudah dibangun oleh Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe,” tekannya.
