Jayapura, – Komisi I DPR Papua telah melakukan pertemuan dengan sejumlah mitra kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yakni, Kanwil Hukum dan HAM, Sekertariat MRP, Kesbangpol Papua, Kanwil BPN Papua, Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Papua dan lainnya di Horison Hotel Kotaraja, Senin (20/7).
Dimana kesimpulan dari hasil rapat kerja Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Pokitik, Hukum, HAM, dan Pertanahan bersama mitra kerja yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua, mendukung dan akan mendorong orang asli Papua (OAP) untuk berkarya di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh Tanah Papua.
Usai pertemuan, Ketua Komisi I DPR Papua Fernando Yansen Tinal, BA mengatakan, jika pihaknya sangat mendukung rencana dari Kepala Kanwil BPN Papua Jhon Wiclif Aufa, A.Ptnh yang menginginkan agar orang asli Papua berkarya di setiap kantor BPN yang ada di Tanah Papua.
“Sangat bagus sekali dengan rencana itu. Sehingga nantinya ketika ada persoalan mengenai Pertanahan, pegawai BPN yang merupakan OAP bisa menjelaskan aturan-aturan undang-undang yang dibuat pemerintah. Tetapi juga bisa menjelaskan tentang aturan adat,” kata Fernando Tinal saat ditemui sejumlah wartawan di Horison Hotel Kotaraja, Senin (20/7), siang.
Apalagi lanjut Politisi Partai berlambang Pohon Beringin itu, selama ini memang OAP yang berkarya di kantor BPN sangatlah minim. Oleh sebab itu, pihaknya sangat mendukung agar ada kebijakan khusus dalam perekrutan pegawai OAP untuk berkarya di BPN Tanah Papua.
Bahkan lanjut Fernando Tinal, jika pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengakomodir anak-anak muda asli Papua untuk bersekolah taruna Kanwil Hukum dan HAM.
“Iya tadi memang; dari penjelasan Kanwil Hukum dan HAM Papua, ada slot yang diberikan ke anak-anak asli Papua untuk sekolah tarunanya. Jadi bukan pegawai biasa,” jelasnya.
Menurutnya, langkah yang diambil Kementerian Hukum dan HAm merupakan satu hal yang sangatlah baik dan sekaligus menunjukkan kemajuan besar dalam penerimaan pegawai di lingkungan Kemenkumham.
“Jadi ini langkah yang sangat baik sebab mereka mau memberikan kesempatan kepada anak-anak asli Papua untuk berkarya di Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Fernando Tinal.
Legislator Papua itu menambahkan, lewat pertemuan perdana ini, pihkanya dapat mengetahui program kerja dari mitra.
“Sebab hal itu sangat penting bagi Komisi I kedepannya,” imbuhnya.
