MERAUKE,ARAFURA,-Kepala Sekolah SMPIT Ibnu Sina Merauke, Alif F.Kurniawan mengungkapkan, terkait dengan persiapan untuk memasuki era new normal khususnya di dunia pendidikan maka SMPIT Ibnu Sina terus memantau perkembangan yang ada dengan mengakses informasi melalui media You Tube streaming yang dilakukan oleh pihak Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemendagri, BNPB dan beberapa narasumber ahli. Pihaknya juga telah mendapat salinan keputusan bersama dalam bentuk pdf dimana sudah ada ketegasan dari pemerintah pusat bahwa sekolah yang bisa masuk hanya yang berada di zona hijau sedangkan untuk zona yang lain belum diperkenankan.
“Secara global kami menyepakati dan menyetujui terkait dengan mekanisme tersebut bahwa new normal di dunia pendidikan harus dijalankan secara hati-hati dan bertahap dimulai dari jenjang yang paling tinggi,”ujar Alif saat diwawancara ARAFURA News belum lama ini. Lebih lanjut ia menjelaskan, sudah seharusnya untuk tetap memperhatikan dampak positif dan negatif yang akan dihadapi sehingga dengan senantiasa bersikap hati-hati maka dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Apalagi jika dimulai dari jenjang pendidikan di level bawah maka besar kekuatiran dampak yang tidak diinginkan akan jauh lebih besar.
Khusus untuk SMPIT Ibnu Sina pihaknya masih menunggu surat edaran resmi dari dinas terkait dari kabupaten dan provinsi terkait dengan mekanisme pembelajaran mengingat kondisi di Papua sangat berbeda dengan di Pulau Jawa. Dalam hal ini untuk mendapatkan akses internet yang memadai ditambah lagi masih diperhadapkan dengan fasilitas yang serba terbatas. Ia mencontohkan tentang fasilitas wifi yang belum dimiliki semua sekolah, orang tua siswa serta HP yang belum termasuk android.
Jaringan yang tidak mendukung juga kerap menjadi kendala sehingga menghambat siswa dalam belajar. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan peran besar pemerintah pusat dan daerah untuk mensuport penuh dunia pendidikan di tengah pandemi seperti sekarang dengan pengadaan fasilitas dan pendanaan bagi sekolah khususnya sekolah swasta. Ia menambahkan, terkait dengan era new normal di dunia pendidikan, dari keputusan bersama yang dikirimkan ke daerah dalam bentuk pdf memang juga sudah dijelaskan tentang penggunaan dana BOS yang dapat dipakai untuk membeli paket data guru, membiayai pulsa anak didik hingga pembayaran gaji guru honorer.
Namun yang ia maksudkan support dana tersebut di luar dana BOS, artinya ada dana hibah yang dapat digelontorkan pemerintah melalui koordinasi dari tingkat pusat hingga ke daerah. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan secara fleksibel oleh sekolah yang bersangkutan dan sekolah tetap memberikan laporan administrasi pertanggungjawaban yang tentunya berbeda dengan pelaporan dana BOS.
