Jayapura, – Ketua Komisi IV DPR Papua bidang pembagunan dan Infrastruktur Herlin Beatrix Monim, SE mengungkapkan, sudah 3 tahun Dinas ESDM Provinsi Papua tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat, yakni sejak tahun 2017 hingga sekarang tahun 2020
“Yang menjadi pertanyaan kami, apakah pemerintah pusat tidak punya kepentingan lagi dengan Provinsi Papua? Dikarenakan tidak memberikan alokasi anggaran DAK kepada Dinas ESDM,” ungkap Ketua Komisi IV Herlin Beatrix Monim,SE kepada sejumlah Wartawan usai mengikuti rapat tertutup bersama mitra terkait yang berlangsung di Hotel Swissbell Kota Jayapura, Selasa (16/6).
Apalagi lanjut Herlin Monim, Dinas ESDM ini erat kaitannya dengan Pemerintah pusat, sehingga pemerintah mengelola Sumber Daya Alam (SDM) di Papua. Salah satunya adalah pertambangan yang ada di PT Freeport Indonesia.
“Lalu kenapa sampai selama 3 tahun Dinas ESDM ini tidak mendapat dana DAK. Sedangkan lewat dinas ini kami Pemerintah Provinsi Papua memberikan pajak untuk negara ini,” bebernya.
Menurut mantan Ketua Komisi II DPR Papua ini, dengan terjadinya hal seperti itu, maka pihaknya sangat kecewa.
“Ada apa dan kenapa ? Sampai berapa tahun anggaran tersebut tidak diberikan kepada Dinas ESDM,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Politisi Partai NasDem ini, pihaknya memintah kepada Pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran kepada Dinas ESDM Provinsi Papua.
“Karena banyak sekali Sumber Daya Alam (SDM) di Provinsi Papua yang harus kita benahi, sehingga bisa menghasilkan PAD bagi pemerintah Provinsi,” ujar Herlin Monim.
