Jayapura, – Di tengah kondisi seperti ini, Pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten/kota harus membantu anak-anak asli Papua yang ingin melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.
Hal itu dikatakan, Ketua Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan, Timiles Yikwa, SE kepada sejumlah Wartawan di Ruang Banggar DPR Papua, Senin (15/6).
Bantuan yang dimaksud oleh Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu yakni uang mendaftar untuk masuk kuliah. Sebab, selama 3 bulan wabah virus corona melanda Tanah Papua, orang tua calon mahasiswa ini tidak bisa bekerja secara maksimal.
“Jadi untuk masalah biaya masuk kuliah ini, pemprov dan juga pemkab/pemkot harus ada perhatian pemerintah. Karena selama ini kan orang tua tidak bisa bekerja maksimal lantaran mewabahnya virus corona di Papua,” ujar Timiles Yikwa
Oleh sebab itu kata Timiles Yikwa, setiap pemerintah daerah harus memiliki data jumlah anak-anak yang baru lulus SMA/SMK. Yang ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang lebih tinggi.
“Sebagai contoh Kabupaten Tolikara, berapa jumlah anak-anak yang baru lulus dan ingin lanjut kuliah. Mereka mau kuliah di kampus mana. Jadi data seperti ini yang harus ada, sehingga dapat memberikan solusi bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi,”tuturnya.
Bahkan kata Timiles, apapun kondisi yang terjadi saat ini, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus orang asli Papua tidak boleh putus.
“Untuk itu Pemkab harus berkoordinasi dengan pemprov, terkait Pengembangan SDM Papua, jangan sampai putus,” tandasnya.
Bahkan sambungnya, kebijakan ini juga bisa diberlakukan bagi siswa SD, SMP dan SMA.
“Selain itu, kami juga minta dalam situasi seperti ini, sekolah-sekolah jangan ada pungutan liar (Pungli),” tegas legislator Papua itu.
