Jayapura, – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau Lebaran tahun 2020, Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian ingin memastikan stok atau persediaan bahan kebutuhan pokok dalam keadaan aman.
Oleh karena itu, Komisi II DPR Papua akan melakukan rapat dengan mitra kerja untuk memastikan persediaan atau stok bapok dan barang strategis lainnya, Jumat, 14 Mei 2020, (hari ini-red).
“Ya, kami Panja (Panitia Kerja) Ekonomi akan mengundang mitra kami supaya kita dengar langsung dari Dinas Perindagkop Naker dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan ketersediaan bapok menghadapi pandemi Covid-19 selama 4 bulan ke depan,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/05).
Namun, lanjut Mega, dengan ketersediaan bapok itu, bukan hanya untuk menghadapi pandemi Covid-19 saja untuk menghadapi 4 bulan ke depan, tetapi juga menghadapi hari raya Idul Fitri atau Lebaran, sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi kenaikan harga bapok.
Untuk itu, kata Politisi PDI-Perjuangan ini, Komisi II DPR Papua bersama mitra juga akan turun langsung ke lapangan (Turlap) untuk mengecek ketersediaan bapok di tingkat distributor dan pasar.
Selain itu, Komisi II DPR Papua kembali mengingatkan para pedagang atau pengusaha untuk tidak mengambil keuntungan di tengah pandemi Covid-19.
“Kita selalu berkoordinasi dengan mitra kita, supaya kita dapat melihat langsung dan tetap mengawasi, jangan sampai ada penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan menari diatas penderitaan orang lain ditengah pandemi Covid-19, apalagi banyak tenaga kerja dirumahkan,” tandasnya.
Apalagi, kata Mega Nikijuluw, akan ada pembatasan aktivitas masyarakat mulai pukul 06.00 sampai 14.00 WIT. Ini tentu akan menambah kepanikan masyarakat.
“Yang jelas, ketersediaan bapok yang harus jadi prioritas. Jangan sampai sudah tidak ada bapok, harga tambah melambung tinggi,” ujar Mega.
Terkait soal rencana kedatangan kapal Pelni yang membawa bapok dan barang strategis lainnya, Mega mengaku jika Komisi II DPR Papua bersama mitra kerja akan turun memantau di Pelabuhan Jayapura.
Namun dirinya berharap agar beras di Merauke yang saat ini tengah panen atau dalam posisi surplus, mestinya pemerintah daerah bisa membelinya untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Hanya saja ungkap Mega, para pengusaha tentu tidak akan mau mendatangkan beras dari Merauke, lantaran sulitnya transportasi ke Jayapura.
“Jadi kalau bisa jangan hanya ambil dari Sulawesi dan Jawa saja. Mestinya bisa membeli beras dari petani di Merauke. Kita harap Pemprov Papua yang beli untuk bantuan masyarakat terdampak Covid-19, sehingga ada perputaran uang bagi petani di Merauke,” harapnya.
Tak hanya itu, Mega pun berharap, ditengah pandemi Covid-19 di Papua, pemerintah mendorong masyarakat untuk bertani atau berkebun, sebab pemerintah tentu tidak bisa terus menerus memberikan bantuan bapok kepada masyarakat.
“Dalam pertemuan besok (hari ini-red), kita juga harus mendorong pangan lokal Setelah itu, kita akan turun mungkin bersama Gugus Tugas Covid-19 ke Bulog dan titik mana lagi,” pungkasnya.
