Jayapura – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua, Adolf Fiktor Tunggul Simanjuntak mengatakan, tekanan ekonomi global dan kondisi politik di dalam negeri pada tahun 2019 yakni Pemilihan Umum (Pemilu) turut mempengaruhi perekonomian nasional.
Hingga Desember 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen atau tertinggi kedua setelah China di Negara – negara G-20. Dalam pencapaian tersebut, OJK bersama industri keuangan termasuk BPR mampu berkontribusi melalui pelaksanaan fungsi intermediasi yakni penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit dengan tetap menjaga profit risikonya.
Pencapaian pertumbuhan DPK BPR di wilayah Papua dan Papua Barat masih diatas pertumbuhan nasional yang mencapai 12,63 persen. Secara khusus 8 BPR di Papua, DPK posisi November 2019 tumbuh 31,90 persen dibandingkan November 2018 atau Rp650,60 miliar dari Rp493,25 miliar.
“Sementara di Papua Barat, 5 BPR untuk DPK tumbuh 15,55 persen posisi November 2019 atau Rp548,90 miliar dari Rp475,03 miliar pada posisi November 2018,” jelas Adolf.
Adolf mengatakan, pemanfaatan utama DPK digunakan untuk menyalurkan kredit yang tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 7,78 persen di wilayah Papua atau sebesar Rp1,136 miliar pada November 2019 dan Rp1,313 miliar pada November 2018. “Untuk wilayah Papua Barat, pertumbuhan kredit -0,43 persen atau Rp594 miliar pada November 2019 dan Rp596,54 miliar pada November 2018,” ucapnya.
Sementara, total aset BPR di wilayah Papua pada November 2019 sebesar Rp1,346 miliar, meningkat 2,51 persen dibandingkan November 2018 sebesar Rp1,313 miliar. Di wilayah Papua Barat, aset BPR mengalami penurunan 2,21 persen dari Rp704,84 miliar pada November 2018 menjadi Rp689,25 miliar pada November 2019. (Zulkifli)
