Jayapura – Hasil pemantauan BPS Provinsi Papua selama Januari 2020 menunjukkan bahwa inflasi gabungan 3 Kota IHK yakni Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika, Papua sebesar 0,42 persen. Kondisi tersebut berbeda dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,71 persen.
Kepala BPS Provinsi Papua, Simon Sapary mengatakan, diantara faktor pemicu terjadinya inflasi adalah kenaikan harga dengan besaran andil masing masing yaitu tomat sebesar 0,121 persen, bawang merah sebesar 0,099 persen, ikan cakalang sebesar 0,077 persen, ikan ekor kuning sebesar 0,070 persen, sawi hijau sebesar 0,0064 persen dan beberapa komoditas lainya.
“Secara umum inflasi tersebut didominasi oleh pengaruh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil total sebesar 0,52 persen terhadap total inflasi gabungan 3 kota IHK di Papua,” ujar Simon, Senin (03/02/2020).
Lebih lanjut, perkembangan inflasi tahun berjalan Januari 2020 mencapai 0,42 persen. Pencapaian inflasi ini lebih tinggi dibandingkan Januari 2019 yang sebesar 0,19 persen. Selain itu inflasi year on year (yoy) Januari 2020 sebesar 1,32 persen dan relatif lebih rendah dibandingkan yoy Januari 2019 yang sebesar 7,20 persen.
Berdasarkan pantauan inflasi month-to-month tercatat bahwa setelah melewati perayaan Natal dan Tahun Baru, kata Simon, perkembangan harga di gabungan 3 kota IHK se-Papua mengalami fenomena inflasi yang lebih rendah dan terkendali dibandingkan bulan – bulan sebelumnya.
Salah satu penyebabnya adalah keberadaan beberapa komoditas yang mampu menahan laju inflasi, diantaranya yaitu: tarif angkutan udara, ikan mujair, daging ayam ras, ikan kembung, bahan bakar rumah tangga, dan beberapa komoditas lainnya.
Memperhatikan besaran capaian inflasi tahun kalender serta inflasi yoy gabungan 3 Kota IHK di Papua. BPS Provinsi Papua berksimpulan bahwa kondisi inflasi secara umum masih terkendali.
“Namun demikian, mengingat besaran andil penyumbang inflasi di 3 Kota gabungan IHK didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, maka pemerintah perlu mengantisipasi potensial gejolak harga di masa mendatang khususnya pada komoditas sayur-sayuran dan ikan,” ucapnya.
Simon menambahkan, ketersediaan stok komoditas di pasaran perlu dipantau oleh pemerintah beserta Tim pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar potensial gejolak harga dapat dikendalikan dan antisipasi sejak dini. (Zulkifli)
