Manokwari, TP – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Papua Barat, Abdullatief Suaeri mengatakan pada tahun 2020 ini, pihaknya akan lebih mengutamakan penegakan hukum lingkungan.
“Kalau kita lihat, berbagai akselerasi pembangunan sangat hebat dan tentunya menggunakan ruang, karena ruang ini berkaitan dengan ketaatan terhadap aturan itu sendiri. Lembaga- lembaga yang mengelola perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus dikontrol bersama tim penegakkan hukum dari kementerian, agar investasi aman dan dijamin. Jadi program utama kami adalah penegakan hukum lingkungan,” ujar Suaeri kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (14/2).
Program berikutnya, lanjut dia, pihaknya akan menata kembali kebijakan pemerintah yang sering mengesampingkan daya dukung dan daya tampung lingkungan barulah mambangun kesadaran masyarakat.
“Pak gubernur sudah punya tekad yang kuat melaksanakan amanat dan mandat rakyat untuk kita menjaga alam dan alam menjaga kita. Itu bukan hanya slogan semata, tetapi ada nilai yang tersirat, baik nilai dari budaya, nilai dari agama, dan nilai dari negara ini,” jelas dia.
Disinggung terkait dukungan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, terang Suaeri, dari sisi anggaran kurang sehingga memanfaatkan kekuatan rutinitas.
Misalnya, tim terpadu, ada anggota dari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari Direktorat Pengakan Hukum, kemudian pengawas lingkungan hidup, dari Kehutanan, Kelautan.
“Inilah yang disebut dengan kekuatan rutinitas, ada tim terpadu dari berbagai lembaga, maka ada sharing anggaran dan tenaga sehingga dapat menutup kekurangan dari sisi anggaran. Sejauh ini kita masih bicara tentang pidana umum, tetapi alam juga menuntut haknya. Makanya, perlu keseimbangan bahwa antara Amdal dan perizinan harus dikendalikan,”pungkasnya. [FSM-R3]