JAKARTA – Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dihadiri oleh para Penjabat Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) Se Tanah Papua.
Rapat bersama yang digelar di ruang rapat Utama di Kantor Kemendagri tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri, Jhon Wempi Wetipo dan diikuti juga Pengurus KONI Papua, Selasa, (14/2/2023)
Merujuk pada regulasi tentang Daerah Otonom Baru (DOB) yang kini memiliki 38 provinsi sebagai peserta pada ajang olahraga tahun itu. Pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi meminta agar provinsi baru hasil pemekaran dari Papua yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah dapat di ikut sertakan pada ajang PON Aceh.
” Meski baru dibentuk, 4 wilayah baru bakal diberikan hak istimewa untuk keikutsertaan langsung menjadi peserta pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara (Sumut), “ ujar ujar Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano di aula utama Kementerian Dalam Negeri.
Dikatakan Marciano, hal itu merupakan instruksi langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Ratas beberapa waktu lalu bersama KONI dan Kemenpora tentang PON XXI/2024 Aceh-Sumut nanti. “Beliau (Presiden RI) secara tegas menyampaikan kepada kami bahwa pada ratas tersebut agar pada pelaksanaan PON XXI nanti 38 provinsi harus ikut di dalam ,” ujarnya.
“Saya mengkehendaki, Penjabat Gubernur menjadi Ketum KONI Provinsi Persiapan,” pinta Ketum KONI Pusat. Walaupun demikian, sementara Pengurus provinsi (Pengprov) cabang olahraga dapat tetap menginduk ke KONI Papua, ” ucapnya.
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri pada kesempatan itu berharap penjabat DOB Papua agar siap menjadi Ketum KONI Provinsi di wilayahnya masing-masing.
Wetipo juga minta agar tugas- tugas KONI di DOB dapat diberikan amanah dan tanggunjawab langsung kepada para Pj. “ Para pj diminta agar bersedia menjadi Ketua KONI. Hal itu guna memudahkan tingkat kordinasi, sehingga apa yang mereka menjadi amant presiden dapat dicapai, ” ujar Wetipo dalam rapat tersebut.
Wamendagri juga meminta para Penjabat Gubernur dapat segera menyiapkan lambang atau logo daerah sehingga pada perhelatan PON dapat dikibarkan.
Dalam rapat tersebut, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengawali kesediaannya menjadi Ketum KONI Provinsi Papua Tengah. Begitu juga Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo dan juga Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo. Mereka siap menjadi Ketum KONI Provinsi DOB.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya yang hadir dalam pertemuan tersebut berharap dengan terbentuknya KONI di DOB maka masing-masing provinsi dapat memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada untuk pembinaan atlet dan olahraga.
“Esensi olahraga adalah pembentukan karakter dan menjalin persatuan dan kesatuan. Apa yang menjadi instruksi Presiden kami siap membantu pembentukan Pengprov Cabor di DOB. Kesiapan atlet akan dikoordinasikan antara KONI Pusat dengan KONI Prov Papua terkait dengan regulasi. Secara prinsip kami mendukung semua kebijakan dari Presiden,”tegas Kenius.
