Jayapura – Tiga organisasi perangkat daerah atau OPD memaparkan kinerja selama dua periode kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe. Tiga OPD yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dalam pemaparannya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, Welliam Manderi menyampaikan bahwa total Rp144,776 miliar anggaran yang telah digunakan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua.
Anggaran tersebut direalisasikan untuk fisik dari tahun 2013 hingga 2018 terealisasi 93,65 persen, sementara anggarannya terealisasi 91,12 persen atau sebesar Rp61 miliar, dan realisasi anggaran tahun 2019 hingga 2021 sebesar Rp83,311 miliar.
Berkaitan dengan bantuan, Manderi menyampaikan bahwa distribusi dana hibah rehabilitasi dan rekonsiliasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua khususnya ke kabupaten dan kota dari tahun 2013-2022 sebesar Rp740,016 miliar.
Terkait penegakan produk hukum, Manderi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua fokus pada pelarangan minuman keras atau miras.
‘’Gubernur telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 tentang peredaran minuman keras. Total ada 14 Perda yang telah dikeluarkan oleh gubernur, tiga diantaranya berkaitan dengan miras,’’ kata Manderi di aula Dinas Komunikasi dan Informatika Papua.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ribka Haluk memaparkan bahwa secara nasional hanya ada dua provinsi yang masih memiliki masyarakat terisolir yaitu Kalimantan dan Papua yang belum tersentuh pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
‘’Kami genjot beberapa program kepada masyarakat yang masih terisolasi, pada tahun 2013 dan 2014 kami membangun 7000 rumah di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya serta di Dogiyai, dan Merauke ’’ jelasnya.
Menurut Ribka, beberapa kabupaten tersebut menjadi sasaran program pembangunan rumah layak huni.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pelayanan kepada panti jompo, panti asuhan juga tugas tambahan yang diberikan ketika terjadi bencana.
Musa Isir selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua menyampaikan, dalam menjaga kerukunan di Papua, pihaknya memfasilitasi beberapa wadah untuk membantu Forkopimda dan Pemerintah Papua.
Wadah tersebut diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM.
‘’Kemudian bagaimana membantu stabilitas daerah, maka dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK, anggotanya diambil dari seluruh paguyuban yang ada di Papua dan wadah lainnya,’’ kata Musa.
Musa mengungkapkan hal luar biasa yang dilakukan gubernur adalah menyiapkan tanah untuk pembangunan gedung komisi pemilihan umum atau KPU.
Sebelumnya, ekspose yang sama telah dilakukan oleh sejumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada Agustus lalu.
Ekspose tersebut untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui media massa tentang program kerja Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe. (Zul)
