Jayapura – Dengan telah terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Papua terbukti dengan diterimanya piagam UHC Award pada bulan Maret 2023 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Pemda Provinsi Papua, BPJS Kesehatan terus meningkatkan sinergi dengan para Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua guna menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII menyelenggarakan Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua, Kamis (14/9/2023).
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan Mangisi Raja Simarmata menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi daerah yang belum terpenuhi fasilitas kesehatan.
“Kami sedang menginisiasi beberapa model yang bisa diakses oleh masyarakat khususnya pada daerah belum tersedia fasilitas Kesehatan memenuhi syarat (DBTFMS),” kata Mangisi di Jayapura.
“Saat ini ada dua desa yang telah dilakukan kerjasama yakni Desa Ater Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan dan Desa Maniuwo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah,” ucapnya.
Mangisi menambahkan, dari sisi kepesertaan data jumlah cakupan peserta JKN di Provinsi Papua sampai 1 September 2023 sebanyak 1.106.464 jiwa dengan status predikat UHC Non Cut Off.
Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti bersama, yakni adanya penonaktifan peserta segmen Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK) setiap bulan oleh Kementerian Sosial.
“Sebagai pengganti, peserta yang akan yang didaftarkan harus sudah terentry pada aplikasi SIKS-NG oleh Dinas Sosial baik di Kabupaten/Kota dan didukung juga dari Provinsi,” jelasnya.
Selain itu, telah dilakukan juga Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) yang telah dilaunching oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada awal September 2023.
“Untuk Provinsi Papua yang menjadi Desa Pilot Project di Kabupaten Biak Numfor adalah Desa Babrinbo dan Kota Jayapura adalah Desa Tahima Soroma,” kata Mangisi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Suzana Wanggai menyampaikan bahwa Provinsi Papua telah melakukan lompatan besar yang luar biasa dalam penyelenggaraan Program JKN bagi seluruh penduduknya.
“Papua merupakan salah satu provinsi dengan jumlah cakupan peserta JKN lebih dari 98 persen jumlah penduduk selama tahun 2023,” jelasnya.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa Provinsi Papua mendukung penuh adanya program JKN. Jumlah cakupan tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran pentingnya gotong royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama.
Pemeliharaan kesehatan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab dan kebutuhan bersama.
“Upaya transformasi mutu layanan yang tengah dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan dan meningkatkan kepuasan peserta kita dukung bersama,” kata Suzana.
Tantangan dan persoalan ke depan yang memerlukan solusi, lanjut Suzana, tentunya akan semakin besar dan membutuhkan kerja keras semua pihak.
“Saya atas nama Pejabat Gubernur Provinsi Papua juga menyampaikan terimakasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bersama-sama mendukung jalannya Program JKN dan berharap BPJS Kesehatan dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebagai informasi jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama sebanyak 183 dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebanyak 15 yang telah bekerjsama dengan BPJS Kesehatan.(Zulkifli/Redaksi)
